Pajak Emas Batangan untuk Pembelian Korporasi

Pengusaha emas batangan wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual. Tarif ini turun dari 0,45% yang berlaku sebelumnya, sebuah penurunan sebesar 0,2 poin persentase yang mulai berlaku 1 Mei 2023.

PPh Pasal 22 ini bersifat tidak final. Artinya jumlah yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan, bukan biaya yang hilang. Bukti pemungutan yang Anda terima adalah dokumen yang digunakan untuk mengkreditkannya.

Penjualan yang dikecualikan dari pemungutan:

• Konsumen akhir.
• Wajib Pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 55/2022 (sebelumnya PP 23/2018).
• Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22.
• Bank Indonesia.
• Penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan perdagangan berjangka komoditi.
• Penjualan kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion yang berizin OJK (sejak PMK 52/2025).

Penyerahan emas batangan memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP 49/2022. Emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenai PPN.

Perlu dibedakan: tidak dipungut bukan berarti tidak ada kewajiban administratif. Penyerahannya tetap dilaporkan, dan perlakuannya berbeda dari barang yang dikenai PPN dengan tarif umum.

PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan berlaku sejak 1 Agustus 2025. Keduanya menyelesaikan masalah pungutan ganda yang muncul ketika kegiatan usaha bulion mulai berjalan.

Sebelumnya, lembaga jasa keuangan bulion akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% berdasarkan PMK 81/2024, sementara penjual emas juga memungut 0,25% berdasarkan PMK 48/2023. Keduanya memungut atas transaksi yang sama.

• Penjualan emas batangan kepada LJK bulion atau bank bulion yang berizin OJK kini tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh penjual.
• LJK Bulion ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian emas batangan.
• Penjualan oleh konsumen akhir kepada LJK Bulion sampai dengan Rp 10.000.000 dikecualikan dari pemungutan.
• PPh Pasal 22 atas impor emas batangan ditetapkan sebesar 0,25%.

Sebagai pengusaha emas batangan, BULI2 berkedudukan sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan kepada pembeli yang tidak termasuk dalam pengecualian di atas. Setiap pembelian disertai invoice dan bukti pemungutan PPh Pasal 22 yang menjadi dasar bagi pembeli untuk mengkreditkan pajak tersebut.

Pembeli yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) dapat menyampaikannya kepada kami, dan nomor SKB tersebut dicantumkan pada dokumen sebagai dasar pengecualian pemungutan.

BULI2 adalah platform pengadaan emas batangan untuk perusahaan di Indonesia, dioperasikan oleh PT BULI DUA INTERNATIONAL. Pembelian dilakukan melalui satu alur: permintaan kuotasi, konfirmasi harga, pembayaran, penyiapan barang, dan serah terima dengan dokumen yang lengkap.

Karena kami berkedudukan sebagai pemungut PPh Pasal 22, kewajiban pemungutan tidak berpindah menjadi urusan pembeli. Anda menerima invoice beserta bukti pemungutan sebagai satu paket dokumen pada setiap pembelian.

Untuk perusahaan yang membeli secara berulang, satu rekanan yang menangani pengadaan sekaligus dokumen pajaknya berarti lebih sedikit rekonsiliasi di akhir periode.